News

Mahasiswa Minta Jokowi Copot Dirut & Dir IT Telkom

Jakarta – Ratusan massa tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) kembali berunjuk rasa “Aksi Penyelamatan Aset Bangsa” di depan Kantor Telkom Indonesia, Jakarta, Selasa (19/9).

Mereka meminta pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk mencopot Dirut PT. TELKOM Indonesia Alex Sinaga beserta Direktur IT PT. TELKOM Indonesia Zulhelfi Abidin sebagai bentuk tanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam proses pemindahan (Migrasi)

3,5 Juta data pelanggan PT. TELKOM Indonesia secara ilegal sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara 1,2 Triliun Rupiah.

“Kami meminta Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan audit forensik terhadap sistem IT PT. TELKOM Indonesia terkait dugaan pemindahan atau migrasi ilegal 3,5 juta data pelanggan PT. TELKOM Indonesia sehingga berpotensi menimbulkan kerugian Negara 1,2 Triliun Rupiah,” ungkap Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama.

Selain itu, pihaknya meminta mantan Direktur EWS PT. TELKOM Indonesia  Arif Yahya untuk mempertanggung jawabkan dosa masa lalu yaitu kecurangan bisnis pada saat pelaksanaan proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang hingga saat ini masih menyisakan tunggakan hutang PT. TELKOM kepada PT. Micronics senilai 167 Milyar Rupiah serta berpotensi merugikan Negara Ratusan Milyar Rupiah.

“Bareskrim Mabes Polri sudah seharusnya menetapkan Dirut PT. TELKOM Alex Sinaga beserta Dirut IT PT. TELKOM Zulhelfi Abidin sebagai tersangka dugaan korupsi serta kecurangan bisnis ilegal yang berpotensi merugikan Negara 1,2 Triliun Rupiah,” bebernya.

Selain itu, Haris pun menjelaskan tabir​ ​dugaan​ ​tindak​ ​pidana​ ​korupsi​ ​dan​ ​buruknya​ ​kinerja manejemen​ ​PT.​ ​TELKOM​ ​Indonesia yang merupakan salah satu aset BUMN tertua milik bangsa Indonesia tersebut. Dia menduga ada keserakahan dilakukan oleh Pimpinan PT. TELKOM Indonesia ketika PT. TELKOM menjadi pemenang tender proyek Pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Kemenkominfo pada tahun 2010. Pada Proyek MPLIK PT. TELKOM menjadi Pemenang Tender Pengadaan 588 Unit Kendaraan yang bernilai 520 Milyar Rupiah. Dalam pelaksanaannya Telkom telah melakukan penunjukan 4 perusahaan subkontraktor, yakni 2 anak Perusahan PT. TELKOM yaitu PT. Pramindo Ikat Nusantara (PINs) dan PT. Multi Media Nusantara (Metrasat), sedangkan 2 lagi perusahaan swasta yang bernama PT. VSAT dan PT. Geosys Alexindo.

“Aneh ketika pengadaan armada kendaraan MPLIK yang menjadi tanggungan PT. Geosys Alexindo gagal dilaksanakan dengan dalih tidak mendapatkan kepercayaan sebagai penerima pinjaman pembiayaan proyek dari sektor Perbankan padahal perusahaan tersebut telah menerima dana DP awal pengerjaan senilai 78,5 Milyar Rupiah,” sebutnya.

Ternyata, kata dia, dalih kegagalan yang disampaikan manejemen PT. Geosys Alexindo bersama Manejemen PT. TELKOM Indonesia merupakan sebuah kepalsuan serta kebohongan publik seiring dengan adanya hasil temuan LHP BPK yang mengungkap bahwa PT. Geosys Alexindo adalah perusahaan fiktif / abal-abal yang ditunjuk sepihak secara melanggar hukum oleh Arif Yahya (Direktur EWS PT. TELKOM INDONESIA) dan Abdus Somad Arif (VP EWS PT. TELKOM INDONESIA) pada saat itu.

“Setelah PT. Geosys Alexindo gagal melaksanakan pengadaan armada kendaraan MPLIK kemudian PT. TELKOM INDONESIA mulai mencari perusahaan pengganti dengan cara membujuk PT. Micronics untuk mau melakukan take over pekerjaan PT. Geosys Alexindo hingga akhirnya PT. Micronics bersedia dan mau menggelontorkan dana 300 Milyar untuk menyelesaikan proyek tersebut,” jelasnya.

Tetapi, kata dia, ketika seluruh armada kendaraan MPLIK selesai dikerjakan oleh PT. Micronics malah justru manejemen PT. TELKOM INDONESIA diduga melakukan kecurangan bisnis yang patut diduga termasuk dalam kategori tindak pidana koupsi yaitu mangkir dari kewajiban pembayaran kepada PT. Micronics yang hingga saat ini masih menyisakan tunggakan kewajiban PT. TELKOM INDONESIA senilai 167 Milyar Rupiah kepada PT. Micronics.

“Munculnya sisa tunggakan tersebut tentunya menjadi suatu hal yang aneh karena pengadaan Armada Kendaraan MPLIK sepenuhnya dibiayai Negara dan bersumber dari APBN. Masih ada juga fenomena bobrok dan culasnya perilaku pejabat dilingkungan Telkom,” tandasnya.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Garisdua sebuah portalmedia untuk merawat kebersamaan menghindari perpecahan.

Copyright © 2015 Garisdua.com.

To Top
Close